IndoNews.Top, (Cilegon) | Kursi Sekretaris Daerah Kota Cilegon bukan sekadar ruang administratif dalam sebuah struktur pemerintahan. Di balik jabatan itu terdapat pekerjaan yang jauh lebih sunyi, tetapi menentukan: memastikan kebijakan kepala daerah menemukan jalannya di birokrasi, mengikat kerja antarperangkat daerah, dan menjaga agar pelayanan publik tidak berhenti sebagai slogan.
Dalam konteks kebutuhan tersebut, nama Drs. Dana Sujaksani, M.Si. dinilai layak diperhitungkan sebagai salah satu figur yang memiliki kapasitas untuk mengemban amanah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
Penilaian itu muncul bukan semata karena panjangnya pengalaman Dana Sujaksani di lingkungan pemerintahan. Ada hal lain yang turut menjadi pertimbangan: disiplin, pengalaman birokrasi, integritas, kemampuan berkomunikasi, serta gaya kepemimpinan yang dinilai mampu mempertemukan ketegasan dengan pendekatan humanis.
Bagi birokrasi yang sedang dituntut bergerak lebih cepat, kemampuan seperti itu menjadi penting.
Cilegon bukan kota yang sederhana. Kota industri ini hidup dari denyut aktivitas ekonomi, perdagangan, kepelabuhanan, investasi, jasa, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Di balik pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kebutuhan terhadap pemerintahan yang mampu bekerja presisi: cepat ketika harus melayani, cermat ketika mengambil keputusan, dan terbuka ketika mempertanggungjawabkan kebijakan.
Karena itu, posisi Sekda memiliki arti strategis.
Ia bukan hanya pejabat yang mengatur administrasi pemerintahan. Sekda adalah simpul koordinasi yang membuat mesin birokrasi bergerak dalam satu arah.
Birokrasi Tidak Hanya Membutuhkan Pengalaman
Pengalaman dalam birokrasi memang bukan satu-satunya ukuran kepemimpinan. Namun tanpa pengalaman, seseorang akan berhadapan dengan birokrasi seperti membaca peta tanpa mengetahui medan.
Dana Sujaksani dinilai memiliki modal tersebut.
Pengalaman panjang dalam pemerintahan membuatnya dianggap memahami bagaimana sebuah kebijakan dirancang, bagaimana keputusan diterjemahkan menjadi program, serta bagaimana program membutuhkan koordinasi agar dapat menghasilkan manfaat.
Dalam praktik pemerintahan, persoalan sering kali bukan karena tidak adanya program. Tantangannya justru terletak pada kemampuan menghubungkan satu program dengan program lainnya, memastikan perangkat daerah bergerak bersama, dan menghindari birokrasi bekerja dalam kotak-kotak yang terpisah.
Di titik itulah pengalaman menjadi penting. Birokrasi membutuhkan seseorang yang tidak hanya mengenal prosedur, tetapi juga memahami karakter manusia yang menjalankan prosedur tersebut.
Dana Sujaksani dinilai memiliki pengalaman untuk membaca kompleksitas itu.
Ia dipandang memahami bahwa pemerintahan pada akhirnya bukan hanya tentang dokumen, rapat, surat keputusan, dan angka-angka anggaran. Pemerintahan berbicara tentang masyarakat yang menunggu pelayanan, pelaku usaha yang membutuhkan kepastian, aparatur yang membutuhkan arahan, dan pembangunan yang membutuhkan koordinasi.
Disiplin yang Tidak Berisik
Ada jenis kepemimpinan yang gemar terdengar, tetapi ada pula yang bekerja dalam kesunyian dan terlihat dari hasil.
Dana Sujaksani dinilai lebih dekat dengan tipe kedua.
Kedisiplinan disebut menjadi salah satu karakter yang menonjol. Dalam birokrasi, disiplin bukan sekadar persoalan hadir tepat waktu. Ia merupakan kebiasaan untuk menghormati pekerjaan, memegang komitmen, mengikuti aturan, dan menyelesaikan tanggung jawab tanpa menunggu diingatkan.
Bagi organisasi pemerintahan, karakter seperti ini mempunyai arti penting.
Sebab seorang Sekda pada dasarnya tidak bekerja seorang diri. Ia bekerja melalui perangkat birokrasi yang jumlahnya besar dengan tugas dan karakter yang beragam.
Keteladanan pemimpin kemudian menjadi semacam bahasa yang mudah dipahami seluruh jajaran.
Ketika pemimpin menghargai waktu, aparatur belajar menghargai waktu. Ketika pemimpin menghormati aturan, aparatur memahami pentingnya aturan. Dan ketika pemimpin menempatkan pekerjaan sebagai amanah, birokrasi memiliki alasan moral untuk melakukan hal yang sama.
Dalam konteks itu, disiplin Dana Sujaksani dinilai bukan sekadar atribut pribadi, melainkan modal untuk membangun budaya kerja.
Ketika Pelayanan Publik Menjadi Ukuran
Birokrasi pada akhirnya akan selalu kembali kepada satu pertanyaan sederhana: apa yang diterima masyarakat?
Masyarakat tidak terlalu membutuhkan bahasa pemerintahan yang rumit. Mereka membutuhkan pelayanan yang jelas, cepat, mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka membutuhkan kepastian ketika mengurus administrasi. Membutuhkan jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Membutuhkan pemerintah yang hadir ketika persoalan sosial dan ekonomi muncul.
Karena itu, pemerintahan yang baik harus mampu mengubah bahasa kebijakan menjadi pengalaman yang dirasakan warga.
Dana Sujaksani dinilai memiliki orientasi tersebut.
Kepentingan masyarakat disebut menjadi salah satu perspektif penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan karakter Cilegon sebagai kota industri, kebutuhan itu menjadi semakin kompleks.
Pertumbuhan industri membutuhkan birokrasi yang memberikan kepastian. Investasi membutuhkan pelayanan yang profesional. Masyarakat membutuhkan akses layanan publik yang semakin mudah. Sementara pembangunan membutuhkan koordinasi yang tidak terjebak pada sekat-sekat organisasi.
Sekda memiliki posisi penting untuk memastikan seluruh kebutuhan itu bertemu dalam satu tata kelola pemerintahan yang efektif.
Tegas Tanpa Kehilangan Sisi Humanis
Di dalam birokrasi, ketegasan sering kali dianggap berlawanan dengan pendekatan humanis. Padahal keduanya dapat berjalan beriringan.
Ketegasan diperlukan agar aturan tidak menjadi sekadar tulisan. Pendekatan humanis dibutuhkan agar aturan tidak kehilangan tujuan kemanusiaannya.
Dana Sujaksani dinilai mempunyai keseimbangan tersebut.
Ia digambarkan sebagai figur yang mampu menjaga profesionalisme, tetapi tetap membuka ruang komunikasi.
Tegas dalam menjalankan tugas, namun tidak menjadikan ketegasan sebagai alasan untuk menutup dialog.
Karakter seperti ini dibutuhkan dalam birokrasi modern.
Sebab organisasi pemerintahan tidak hanya terdiri atas struktur dan jabatan. Di dalamnya terdapat manusia dengan latar belakang, pengalaman, kemampuan dan cara pandang yang berbeda.
Seorang Sekda harus mampu menyatukan perbedaan itu menjadi energi organisasi.
Ia harus mampu menjadi pengendali ketika birokrasi mulai kehilangan arah, tetapi juga menjadi pengayom ketika aparatur membutuhkan kepastian.
Sekda sebagai Titik Temu
Kepala daerah memiliki visi politik dan pembangunan. Perangkat daerah memiliki tugas teknis. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Masyarakat memiliki kebutuhan dan harapan. Dunia usaha membutuhkan kepastian.
Di antara berbagai kepentingan tersebut, Sekda berdiri sebagai salah satu titik temu.
Karena itu, kemampuan komunikasi menjadi sangat penting.
Sekda tidak cukup hanya mampu menyampaikan perintah. Ia harus mampu menjelaskan alasan sebuah kebijakan, mendengar persoalan dari bawah, dan menyampaikan dinamika birokrasi kepada kepala daerah secara objektif.
Dana Sujaksani dinilai memiliki kapasitas komunikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut.
Pengalaman birokrasi yang panjang menjadi bekal untuk memahami bahasa pemerintahan.
Sementara pendekatan humanis menjadi modal untuk memahami bahasa manusia.
Jika keduanya berjalan bersama, koordinasi pemerintahan tidak lagi sekadar menjadi rutinitas rapat, tetapi menjadi proses membangun kesepahaman.
Husen Saidan: Dana Sujaksani Punya Kredibilitas
Pandangan positif terhadap sosok Dana Sujaksani juga disampaikan Husen Saidan.
Husen menilai Dana Sujaksani memiliki kombinasi pengalaman, kedisiplinan dan kredibilitas yang dibutuhkan untuk menempati posisi strategis dalam birokrasi Kota Cilegon.
Menurut Husen, kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata dapat diukur dari panjangnya daftar jabatan. Lebih jauh dari itu, kepemimpinan dapat dilihat dari bagaimana seseorang membangun kepercayaan, menjalankan tanggung jawab, dan memperlakukan orang lain selama berada dalam lingkungan kerja.
“Dana Sujaksani merupakan figur yang memiliki pengalaman, kedisiplinan dan kredibilitas.
Beliau juga memiliki gaya kepemimpinan yang elegan, tegas tetapi tetap humanis,” kata Husen.
Bagi Husen, kata “elegan” bukan sekadar persoalan gaya.
Elegan dalam kepemimpinan berarti mampu menjaga wibawa tanpa menciptakan jarak, mampu mengambil keputusan tanpa merendahkan pihak lain, serta mampu menjalankan aturan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.
Dalam birokrasi, kualitas semacam itu dinilai penting karena seorang Sekda akan berhadapan dengan banyak karakter dan kepentingan.
“Yang dibutuhkan Cilegon adalah figur yang mampu bekerja, memahami birokrasi, memiliki integritas dan bisa menjaga komunikasi dengan semua pihak. Saya melihat karakter itu ada pada Dana Sujaksani,” ujar Husen.
Menjaga Mesin Pemerintahan Tetap Bergerak
Harapan terhadap sosok Sekda pada akhirnya bukanlah harapan terhadap seorang individu semata.
Ia merupakan harapan agar mesin pemerintahan dapat bekerja lebih teratur.
Sekda harus memastikan perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia harus menjaga agar perencanaan tidak terputus dari pelaksanaan. Ia harus memastikan evaluasi tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi juga perbaikan.
Pada saat yang sama, Sekda dituntut mampu menjaga kesinambungan pemerintahan.
Pergantian kepemimpinan politik tidak boleh membuat pelayanan publik kehilangan arah. Program pembangunan harus tetap memiliki kesinambungan. Aparatur harus tetap bekerja berdasarkan sistem dan aturan.
Dalam konteks itulah pengalaman birokrasi menjadi penting.
Figur yang memahami seluk-beluk pemerintahan memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kesinambungan tersebut.
Cilegon dan Masa Depan Birokrasi
Cilegon sedang berada dalam fase penting. Sebagai kota industri, tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana menarik investasi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu mengimbangi kecepatan perubahan.
Birokrasi tidak boleh menjadi rem bagi perubahan. Ia justru harus menjadi instrumen yang memastikan perubahan berlangsung tertib dan memberikan manfaat.
Untuk itu, aparatur membutuhkan kepemimpinan yang mampu memberi arah.
Nama Dana Sujaksani dinilai mempunyai modal untuk mengambil peran tersebut.
Pengalaman dapat menjadi kompas. Disiplin menjadi mesin penggerak. Integritas menjadi pagar. Sementara kemampuan komunikasi menjadi jembatan.
Empat hal itu menjadi modal yang tidak kecil bagi seorang Sekda.
Bukan Sekadar Soal Kursi
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai siapa yang layak menjadi Sekda Kota Cilegon tidak semestinya berhenti pada siapa mendapatkan jabatan.
Yang lebih penting adalah bagaimana jabatan tersebut diisi oleh figur yang mampu mempertanggungjawabkan amanahnya.
Kursi Sekda bukan simbol kekuasaan. Ia adalah ruang pengabdian yang menuntut ketahanan, kecermatan dan kesediaan bekerja jauh dari sorotan.
Di ruang itulah berbagai kebijakan diuji. Di ruang itu pula koordinasi pemerintahan dibangun dan pelayanan masyarakat dikawal.
Dana Sujaksani, dengan pengalaman birokrasi, disiplin, integritas dan gaya komunikasi yang dinilai elegan, dipandang memiliki sejumlah modal untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Namun proses pengisian jabatan Sekda tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip meritokrasi, profesionalisme dan mekanisme resmi yang berlaku.
Sebab dalam pemerintahan yang sehat, kualitas seseorang harus berjalan beriringan dengan proses yang benar.
Pada akhirnya, Cilegon tidak hanya membutuhkan seorang Sekda yang mampu mengisi jabatan.
Cilegon membutuhkan seorang penggerak birokrasi.
Sosok yang mampu membuat aturan bekerja, membuat koordinasi menemukan irama, membuat aparatur memahami tanggung jawab, dan yang paling penting, membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.
Jika birokrasi adalah mesin pemerintahan, maka Sekda adalah salah satu tangan yang memastikan mesin itu tetap bekerja dalam arah yang sama.
Di tengah tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih cepat, transparan, profesional dan manusiawi, figur seperti Dana Sujaksani dinilai patut diperhitungkan.
Bukan karena jabatan semata.
Melainkan karena pengalaman, karakter dan pengabdian yang dinilai dapat menjadi modal untuk membawa birokrasi Kota Cilegon menuju tata kelola pemerintahan yang lebih kuat, berwibawa dan berpihak pada kepentingan publik.(*/Raden Gunawan)
0 Komentar